Banner
HUT
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik
Visitors : 717855 visitors
Hits : 9600 hits
Today : 1 users
Online : 1 users
:: Kontak Admin ::

sma02_kudus sma02_kudus
Agenda
23 September 2019
M
S
S
R
K
J
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DEMOKRATISASI, OTONOMI PENDIDIKAN DAN PILKADASUNG 2008

Tanggal : 12-09-2011 03:34, dibaca 2744 kali.

DEMOKRATISASI,  OTONOMI PENDIDIKAN DAN PILKADASUNG 2008

(Sebuah Refleksi bagi Pemilih Pemula)

Drs. M. Zainuri, M.Si*

 

Pendahuluan

Demokrasi merupakan konsep yang banyak dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam konteks kehidupan politik sejak zaman Plato sampai politik kontemporer dewasa ini. Proses demokratisasi dalam suatu konteks sosial politik membutuhkan proses yang cukup panjang. Pemahaman konsep demokrasi pun beragam. Namun sesungguhnya konsep demokrasi ini dapat dilihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatagorikan sebagai lebih dekat ke kehidupan yang demokratis atau ke sisitem yang otoriter.

Suatu pemerintahan disebut demokratis apabila memiliki tiga komponen. Pertama, kompetisi antar kelompok tidak berdasarkan kekerasan atau tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan. Kedua, partisipasi penuh dari warga negara dewasa dalam pemilihan umum untuk menempatkan jabatan-jabatan politik. Tidak boleh ada warga negara dewasa yang dimarginalkan dalam proses pengangkatan maupun pemilihan tersebut. Ketiga, kebebebasan warga dan kebebasan politik.[1] Dengan demikian demokrasi memiliki komponen-komponen seperti kedaulatan rakyat, konsultasi publik, kesetaraan politik dan ukuran mayoritas yang tidak mengarah pada tirani. Pertanyaannya adalah bagaimana proses demokratisasi dalam kehidupan politik di Indonesia pasca orde baru bagi pelajar (pemilih pemula)?

 

Demokratisasi dalam Pendidikan

Runtuhnya kekuasaan orde baru yang cenderung menjadi monolitik dan otoritarian dibayangioleh harapan transisi menuju demokrasi. Pemilu 1999 dan 2004 berlangsung sangat baik  -yang hanya bisa diperbandingkan dengan pemilu 1955-  dalam arti demokratis, dimana warga negara diberi kelelusaan untuk mengapresiasikan dirinya dalam bidang politik utamanya dengan dibukanya kran politik yang luas dengan lahirnya Undang Undag Nomor 2 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mendirikan partai politik, di samping itu adanya regulasi yang melarang pegawai negeri sebagai partisipan salah satu partai politik yakni dengan adanya  Peraturan Pemerintah (PP Nomor 5 tahun 1999 dan PP Nomor 12 tahun 1999) tentang netralitas pegawai negeri dalam kehidupan politik menjadikan demokrasi di Indonesia semakin kuat.

Demokratisasi juga menyentuh dalam dunia pendidikan adanya konsep manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat yang diikuti dengan demokratisasi dalam proses belajar mengajar baik dengan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang pada hakikatnya menyerahkan pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. Dalam kaitannya dengan Dalam KTSP[2] ini, guru dilibatkan dalam pembuatannya, bahkan dalam pelaksanaannya harus melalui pengesahan kepala sekolah dan komite sekolah, sehingga kurikulum yang dilaksanakannya   akan   disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi  yang  ada  di sekolah (sekolah tentunya akan melakukan analisis SWOT[3] termasuk juga dengan visi misi dan tujuan sekolah yang bersangkutan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyusunan dan pemberlakuan KTSP sepenuhnya pada level lokal (sekolah dan guru –pusat hanya memberikan rambu-rambu standar isi dan standar kompetensi lulusan saja, sedangkan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah/guru- sehingga sekolah/guru mempunyai otonomi sepenuhnya dalam menentukan KTSP).

Dalam kaitannya degan pendidikan politik bagi peserta didik di tingkat SLTA dapat melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) maupun kegiatan OSIS baik itu berupa latihan dasar kepemimpinan atau kegiatan lainnya. PKn yang diajarkan pada era reformasi untuk mendorong peserta didik menyadari ke-Indonesiaan-nya. Karenanya ruang lingkup materi yang diajarkannya pun berkisar tentang nilai-nilai berikut:

© komitmen terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

© komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan

© kesadaran peserta didik akan nilainya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia

© penghargaan terhadap nilai-nilai persatuan kesatuan bangsa

© penghargaan terhadap hak dan kehormatan orang lain

© penghargaan terhadap budaya bangsa

© komitmen terhadap proses demokrasi, termasuk kebebasan berbicara, berkelompok dan beragama

© komitmen terhadap rule of law

© komitmen terhadap kedilan sosial

Oleh karena itu proses pembelajaran dalam PKn diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik.  Adanya kesempatan untuk berdiskusi dan  kerja kelompok akan menjadi kehidupan keseharian di sekolah, sebagaimana belajar untuk menghjargai pandangan orang lain, untuk mendengarkan dan mampu terlibat dalam dialog adalah pembelajaran pentinmg untuk demokrasi. Yang paling penting, tugas penilaian akan mengkaji kapasitas peserta didik untuk critical reasoning, partisipasi aktif dan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai perspektif sehingga tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan peserta didik kapasitas untuk mencitai sesama manusia, mempunyai nasionalisme yang tinggi, berjiwa patriotik, menghargai pendapat orang lain,  berpikir dan membuat keputusan yang cerdas dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

Dengan demikian maka PKn dapat memberikan kemampuan pada peserta didik agar mampu mengapresiakan diri dalam politik praktis secara sehat melalui pembekalan teori selama dalam bangku pendidikan termasuk di dalamnya partisipasi dalam pilkadasung.

 

Pilkadasung dan floating mass

Pilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung), sistem dan proses politik lokal berdasarkan UU No. 32/2004 (terutama pada Paragraf Ketiga) dan PP No. 6/2005 (terutama pada Bab VI) dilingkupi oleh prakondisi umum. Pertama, partai politik, terutama parpol besar secara internal masih belum dapat membangun dirinya sendiri secara demokratis, bahkan partai besar cenderung menjadi ajang pertarungan antar elite-nya agar bisa berkuasa lebih lama. Kedua, partai besar yang sedang mendominasi lembaga legislatif daerah lebih mengedepankan usaha mengekalkan kekuasaan tidak akan segan-segan menghamburkan uang untuk membeli dukungan sehingga perbedaan ideologi partai, visi, orientasi politik dan basis dukungan dalam hal ini mungkin saja tidak lagi menjadi pertimbangan penting. Ketiga, ada kecenderungan sangat kuat bahwa parpol sekarang ini banyak yang menerapkan azas sentralisme di dalam melaksanakan kebijakan partai, terutama setelah negara tidak lagi campur tangan terhadap urusan internal partai sehingga ancaman terhadap posisi elite partai bukan datang dari intervensi negara, tetapi datang dari kelompok oposisi internal partai; hal ini tidak hanya bisa menimbulkan kecenderungan tumpulnya kemampuan mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan yang datang dari dalam; pada lingkup lebih luas juga akan menciptakan ketidakpekaan partai menangkap aspirasi rakyat. Keempat, masih maraknya penggunaan ‘politik uang’ untuk memperoleh sebanyak mungkin dukungan rakyat; dengan kata lain, politik uang masih akan menjadi instrumen mobilisasi paling menggoda bagi para pemimpin parpol, anggota legislatif daerah dan warga masyarakat dalam menetapkan atau menjatuhkan pilihan terhadap pasangan calon Kada/Wakada. Celah penggunaan ‘politik uang’ bisa muncul sejak berlangsungnya proses penjaringan, penyaringan sampai menjelang hari ‘H’ pemilihan.

Pilkadasung merupakan proses politik, salah satunya yang penting adalah mobilisasi dukungan. Kelompok-kelompok di dalam parpol maupun di dalam badan legislatif daerah adalah aktor utama mobilisasi dukungan dengan sasaran para calon pemilih. Tujuan mobilisasi ialah memperoleh dukungan sebanyak mungkin atas pasangan calon Kada/Wakada yang dijagokan. Kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran mobilisasi (terutama pada tingkat kabupaten), secara kuantitatif lebih besar dibanding kelompok masyarakat dari daerah urban; sehingga suara masyarakat rural akan menjadi rebutan para aktor mobilisasi atas nama pasangan calon Kada/Wakada. Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran mobilisasi ini sebenarnya bukanlah masyarakat yang masih “buta politik”, tetapi mereka sudah “melek politik” dan cukup ‘terlatih’ karena telah mengalami beberapa proses politik seperti pemilihan kepala desa (Pilkades), pemilu legislatif dan pilpres.

Pilkadasung menjadi persoalan yang kompleks ketika proses politik ini melibatkan aspek-aspek lain di luar aspek politik. Pertama, adalah isu yang bersumber dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hukum dan sebagainya. Kedua, adalah strategi untuk menghadapi sebuah atau beberapa isu yang sedang menjadi perdebatan publik; mobilisasi dengan memanfaatkan isu politik tertentu akan sangat menentukan strategi yang akan dipakai oleh para aktor mobilisasi dukungan. Elemen-elemen strategi mencakup aktor di lapangan, instrumen dan saluran yang dipakai, mekanisme dan gaya (style) yang ditampilkan.

Dengan demikian, persoalan pokok yang akan muncul dalam Pilkadasung berdasarkan UU No. 32 / 2004 dan PP No. 6 / 2005 adalah: bagaimana parpol atau koalisi parpol memobilisasi dukungan masyarakat ( di antaranya pemilih pemula /floating massa)?

Kabupaten Kudus akan melangsungkan pilkadasung pada bulan April 2008 dimana partai politik dan cabup dan cawabup akan berupaya untuk meraih simpati dengan berbagai cara memobilisasi dukungan terhadap pemilih pemula yang merupakan massa mengambang.

Tabel Perkiraan jumlah Pemilih Pilbup-pilwabup Kudus tahun 2008

No

Kecamatan

Laki-laki

%

Perempuan

%

jumlah

%

1

Kota

36.767

47.90

39.989

52.10

76.756

10.19

2

Jekulo

36.547

49.13

37.836

50.87

74.383

9.87

3

Jati

35.049

48.38

37.401

51.62

72.450

9.61

4

Dawe

35.811

49.46

36.595

50.54

72.406

9.61

5

Gebog

34.406

49.27

35.422

50.73

69.828

9.27

6

Kaliwungu

33.289

48.88

34.817

51.12

68.106

9.04

7

Undaan

25.642

49.21

26.470

50.79

52.112

6.92

8

Mejobo

25.019

48.95

26.097

51.05

51.116

6.78

9

Bae

23.615

48.95

24.631

51.05

48.246

6.40

Total

286.145

48.88

299.258

51.12

585.403

100

Sumber:  KPU Kabupaten Kudus. Data ini masih merupakan data perkiraan karena sampai saat ini KPUD belum merilis data final.

 

Perlu diperhatikan juga komposisi usia penduduk dewasa. Pada tahun 2006, penduduk dewasa yang berusia 15 - 44 tahun berjumlah 386.981 (562,15%) dan yang berumur 45 - 75 tahun ke atas berjumlah 147.602 (19.89%). Dengan demikian masyarakat Kudus yang didominasi oleh penduduk berusia 15 -44 tahun ketimbang penduduk yang berumur 45 - 75 tahun ke atas. Apalagi pada pilkadasung (pilbup-cawabup) tahun 2008 nanti banyak dari kalangan ini merupakan pemilih pemula yakni sebagai sasaran mobilisasi dari aktor utama mobilisasi dukungan.

Pelajar sebagai pemilih pemula, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pesta demokrasi (pilbup/wabub) seharusnya mempunyai peran yang signifikan dalam mensukseskan hajat demokrasi. Sebagai pemilih pemula harus mampu menggunakan hak pilihnya secara benar dalam artian tidak sekadar memberikan suaranya tanpa adanya idealisme yang kuat dengan menghindari depolitisasi eksistensinya, menghindari golput, harus mampu memilih pasangan calon yang benar-benar mempunyai track record yang baik, mempunyai visi dan misi yang jelas dan  realistis demi untuk kesejahteraan rakyat utamanya komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan, menghindari politik uang dan tindakan anarkhis.

Pilkadasung yang diadakan April 2008 diharapkan berjalan dengan baik dan kondusif maka perlu adanya komitmen bersama baik antara parpol pengusung pasangan cabup/cawabup maupun tim sukses dan simpatisan (termasuk mobilisasi dukungan terhadap pemilih pemula), setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan; pertama, memahami dan menaati terhadap ketentuan normatif; kedua, menghindari pilbup/pilcawabup yang kapitalis; ketiga, mempercayakan hasil pilbup/pilwabup kepada KPUD Kabupaten bilamana tidak puas terhadap putusan KPUD dapat menggunakan keberatan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan; keempat, para anggota DPRD dan para tokoh parpol yang menjadi aktor mobilisasi dukungan seyogyanya tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya; kelima, agar Pilkadasung tidak sekedar menjadi jalan legal melegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh, namun yang lebih penting adalah bagaimana mereka telah terpilih sebagai pasangan bupati/wakil bupati dapat lebih dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat desa.

 

Penutup

Semarak Pilkadasung (pilbup/wabup) di Kabupaten Kudus mulai kita rasakan di hampir wilayah Kudus. Partai politik pemenang pemilu 2004 mulai santer membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati bahkan partai tertentu sudah merekomendasikan pasangan cabup/wabup untuk berkompetisi dalam pilkadasung tersebut dengan berbagai baliho yang memperkenalkan visi misinya.

Kehadiran kekuatan masyarakat sipil (pemantau, LSM, ormas dan lain-lain) serta media massa yang kuat sebagai tempat negosiasi dan saling kontrol dari masing-masing aktor menjadi sangat diharapkan dalam rangka mensukseskan hajatan demokrasi bagi masyarakat Kudus. Ruang publik harus dibuka luas dengan memberikan kesempatan kepada masyuarakat sipil untuk beramai-ramai masuk dan bersama-sama saling mengotrol dan mendukung pelaksanaan pilkadasung yang berkualitas.

Pilkada adalah milik kita semua bukan milik siapa-siapa; milik kita. Menjadikan slogan pilkada sebagai ‘pilihan kesukaan Anda’ adalah tepat untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita merespon dan menyongsong pilkada.

 

  

DAFTAR BACAAN

 Amiruddin dan A Zaini Bisri. 2005. Pilkada Langsung, Problem dan Prospek; Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 Mar’iyah, Chusnu (Ed.). 2005.Indonesia - Australia, Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral. Jakarta: Granit.

 

Nugroho D, Riant dan Tri Hanurita S. 2005. Tantangan Indonesia, Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang. Jakarta: PT Gramedia.

 

Sorensen, Gerg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

 



*Guru yang diberi tugas tambahan kepala sekolah di SMA 2 Kudus

[1] Diamond, Linz dan Lipset dalam Chusnul Mar’iyah (Ed.), Indonesia - Australia, Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral, (Jakarta:Granit, 2005), h. x.

[2] KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas dalam sosialisasi KTSP tanggal 27-29 Juli 2006 di Aula Dekopindo Kabupaten Kudus).

[3] Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah; peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya, dan program-program yang ada di sekolah. Analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat, dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya, mengidentifikasi standar isi dan standar lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.



Pengirim : Drs. M. Zainuri, M.Si


Share This Post To :

Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
Komentar FB
Komentar Standar

Komentar Melalui Facebook :




Silahkan Isi Komentar dari tulisan artikel diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :

Pengirim : Cash Advance -  [volnix@pochtar.men]  Tanggal : 11/10/2018
payday loans in corpus christi <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> commercial loan <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>micro lending</a>

Pengirim : GuestsnubY -  [samburton@aol.co.uk]  Tanggal : 11/05/2018
guest test post
<a href=" http://temresults2018.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://temresults2018.com/">html</a>
http://temresults2018.com/ simple

Pengirim : buy kamagra mg oral jelly -  [SpocaDob@kamagradxt.com]  Tanggal : 30/03/2018
kamagra 100mg 7 tablets
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra reviews users</a>
kamagra oral jelly deutschland
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
kamagra reviews side effects
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg chewables ajanta

Pengirim : Assignment Helpers -  [janean@rainmail.top]  Tanggal : 02/03/2018
essays <a href="http://essays.store">english essay ideas</a> essay writing about my teacher <a href=http://essays.store>an essay writing</a>

Pengirim : Is Homework Helpful -  [angeline@rainmail.top]  Tanggal : 28/02/2018
best ways to write an essay <a href="http://essays.store">application essays</a> essays <a href=http://essays.store>essays george orwell</a>

Pengirim : Write College Essays -  [rickw@evropost.top]  Tanggal : 26/02/2018
application essays <a href="http://essays.store">essays</a> essays <a href=http://essays.store>essays online</a>

Pengirim : Online Essay Writer -  [maryrucker@pochtar.top]  Tanggal : 19/02/2018
application essays <a href="http://essays.store">essay questions for interview</a> write essays for me <a href=http://essays.store>essays</a>

Pengirim : Personal Loans -  [glarum@pochtar.top]  Tanggal : 10/02/2018
best loan <a href="http://personalloans.store">long term loan</a> personal loans no credit <a href=http://personalloans.store>personal loans</a>

Pengirim : Online Lenders -  [niab@regiopost.top]  Tanggal : 08/02/2018
rapid payday loans <a href="http://personalloans.store">ez loans</a> small personal loans <a href=http://personalloans.store>loans personal</a>

Pengirim : Speedy Cash -  [kingnancy@evropost.top]  Tanggal : 07/02/2018
loans personal <a href="http://personalloans.store">credit personal loans</a> credit personal loans <a href=http://personalloans.store>cheap personal loans</a>


   Kembali ke Atas